KELEMBAGAAN & KEGIATAN USAHA BPR
  1. Bank Perkreditan Rakyat
    • POJK no 20/POJK.03/2014 Bank Perkreditan Rakyat
    • SEOJK no 16/SEOJK.03/2015 Bank Perkreditan Rakyat
  2. Transformasi Bank Kredit Desa yang Diberikan Status BPR
    • POJK no 10/POJK.03/2016 Pemenuhan Ketentuan BPR dan Transformasi Bank Kredit Desa yang Diberikan Status BPR
    • SEOJK no 19/SEOJK.03/2016 Pemenuhan Ketentuan BPR dan Transformasi Bank Kredit Desa yang Diberikan Status BPR
  3. Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti
    • POJK no 12/POJK.03/2016 Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti
    • SEOJK no 45/SEOJK.03/2017 Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor (Multilisence)
  4. Sertifikasi Direktur dan Komisaris
    • POJK no 44/POJK.03/2015 Sertifikasi Kompetensi Kerja
    • Penjelasan POJK no 44/POJK.03/2015
    • SKKNI BPR no 322 tahun 2016
  5. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)
    • POJK no 27/POJK.03/2016 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
    • Penjelasan POJK no 27/POJK.03/2016
    • SE no 39/SEOJK.03/2016 Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
    • POJK no 34/POJK.03/2018 Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga
    • SEOJK no 09/SEOJK.03/2019 Penilaian Kembali Pihak Utama Bank
  6. Izin Pedagang Valuta Asing
    • SE no 9/38/DPBPR, 28 des 2007 Tata Cara Perizinan dan Pelaporan BPR dan BPRS yang Melakukan Kegiatan sebagai Pedagang Valuta Asing
  7. Pungutan oleh OJK
    • PP no 11/2014 Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan
  8. Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan BPR/BPRS
    • POJK nomor 21/POJK.03/2019 Penggabungan/Peleburan/Pengambilalihan BPR/BPS
PRINSIP KEHATI-HATIAN, KESEHATAN BANK & PEMERIKSAAN
  1. Perlindungan Konsumen, Literasi & Inklusi Keuangan
    • POJK no 1/POJK.07/2013 Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
    • SE no 2/SEOJK.07/2014 Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan
    • SE no 1/SEOJK.07/2014 Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kpd Konsumen dan/atau Masyarakat
    • SE no 12/SEOJK.07/2014 Penyampaian Informasi dalam Rangka
    • SE no 13/SEOJK.07/2014 Perjanjian Baku
    • POJK no 76/POJK.07/2016 Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan
    • SEOJK no 30/SEOJK.07/2017 Literasi Keuangan
    • SEOJK no 31/SEOJK.07/2017 Inklusi Keuangan
    • POJK no 18/POJK.07/2018 Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
    • SEOJK no 17/SEOJK.07/2018 Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
  2. Tata Kelola BPR
    • POJK no 4/POJK.03/2015 Penerapan Tata Kelola bagi BPR
    • SE OJK no 5/SEOJK.03/2016 Penerapan Tata Kelola BPR
    • SE OJK no 6/SEOJK.03/2016 Penerapan Fungsi Kepatuhan
    • SE OJK no 7/SEOJK.03/2016 Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern
  3. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
    • POJK no 5/POJK.03/2015 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
    • SE OJK no 8/SEOJK.03/2016 KPMM
    • POJK no 26/POJK.03/2015 KPMM Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
  4. Manajemen Risiko bagi BPR
    • POJK no 13/POJK.03/2015 Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR
    • SEOJK no 1/SEOJK.03/2019 Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR
  5. Batas Maksimum Pemberian Kredit
    • POJK no 49/POJK.03/2017 Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
    • SEOJK no 41/SEOJK.03/2017 BMPK
  6. Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan
    • PBI no 11/20/PBI/2009 Tindak Lanjut terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Pengawasan Khusus
    • SE no 11/19/DKBU, 31 juli 2009 Ketentuan Pelaksanaan PBI no. 11/20/PBI/2009.
    • POJK no 19/POJK.03/2017 Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR/BPRS
    • SE no 56/SEOJK.03/2017 Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR/BPRS
    • POJK no 43/POJK.03/2017 Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank
  7. Kualitas Aktiva Produktif
    • PBI no 8/19/PBI/2006 Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
    • PBI no 13/26/PBI/2011 Perubahan atas PBI no 8/19/PBI/2006, tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
    • POJK no 33/POJK.03/2018 Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
  8. Pedoman Kebijakan Perkreditan
    • SE nomor 14/26/DKBU, 19 september 2012 Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan bagi Bank Perkreditan Rakyat
    • Lampiran SE no 14/26/DKBU
  9. Pedoman Akuntansi BPR
    • SE OJK no 40/SEOJK.03/2017 Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan BPR
    • Pedoman Akuntansi BPR
  10. Laporan Bulanan
    • POJK no 13/POJK.03/2019 Pelaporan BPR/BPRS Melalui Sistem Pelaporan OJK
    • SEOJK no 08/SEOJK.03/2019 Laporan Bulanan BPR
  11. Transparansi Kondisi Keuangan
    • POJK no 48/POJK.03/2017 Transparansi Kondisi Keuangan BPR
    • SE OJK no 39/SEOJK.03/2017 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi
    • SE OJK no 16/SEOJK.03/2019 Perubahan SE OJK no 39/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi
  12. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK-OJK)
    • POJK no 18/POJK.03/2017 Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK
    • Pedoman Penyusunan Data SLIK
    • Struktur Data SLIK
    • SEOJK no 50/SEOJK.03/2017 Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK
  13. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
    • SK Dir. No.30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tatacara Penilaian Tingkat Kesehatan BPR
    • Kodifikasi PBI Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
  14. Kewajiban Penyediaan Dana Pendidikan & Pelatihan
    • POJK no 47/POJK.03/2017 Penyediaan Dana Pendidikan dan Pelatihan untuk Pengembangan SDM BPR
  15. Rencana Bisnis
    • POJK no 37/POJK.03/2016 Rencana Bisnis BPR/BPRS
    • SEOJK no 52/SEOJK.03/2016 Rencana Bisnis BPR
  16. Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi
    • POJK no 75/POJK.03/2016 Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR/BPRS
    • SEOJK no 15/SEOJK.03/2017 Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR/BPRS
  17. Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan KAP
    • POJK no 13/POJK.03/2017 Penggunaan Jasa AP dan KAP
    • SEOJK no 36/SEOJK.03/2017 Tatacara Penggunaan Jasa AP dan KAP
  18. Pemeriksaan Bank
    • POJK no 41/POJK.03/2017
  19. Perlakuan Khusus
    • POJK no 45/POJK.03/2017 Perlakuan Khusus Kredit pada Daerah Bencana
  20. Keuangan Berkelanjutan
    • POJK no 51/POJK.03/2017 Penerapan Keuangan Berkelanjutan
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME
  1. Undang-Undang
    Cras justo odio
  2. Peraturan Pemerintah
    Cras justo odio
  3. Peraturan dan Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan
    Cras justo odio
  4. Peraturan Kepala PPATK
    Cras justo odio
  5. Surat Edaran PPATK
    Cras justo odio
KETENTUAN LAINNYA
  1. Pajak Bunga Simpanan
    Cras justo odio
  2. Pengakuan Biaya
    Cras justo odio
  3. Penjaminan Simpanan
    Cras justo odio
  4. Pajak Penghasilan
    Cras justo odio
  5. Pelaporan EOI – DJP
    Cras justo odio
  6. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)
    Cras justo odio
  7. Struktur dan Skala Upah
    Cras justo odio
  8. Hak Tanggungan
    Cras justo odio
PT BPR Hayura Artalola. Designed and Developed by IT Support.